Terimakasih Atas Kunjungan Anda di Blog Sederhana Saya Ini my task: 2012

Selasa, 22 Mei 2012

Macam-Macam Barong

Bangkal
Bangkal
Bangkal
Blasblasan
Brutuk
Gajah
Ket
Ket
Ket
Asu
Ket
Ket

Landung
Landung
Landung
Macan
Macan
Rangda

Senin, 21 Mei 2012

Keberhasilan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Tatanan Politik dan Ekonomi Dunia

1.          Keberhasilan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Tatanan Politik dan Ekonomi Dunia
Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Menyerahnya Jeang tersebut menandai berakhirnya Perang Pasifik. Setelah Perang Pasifik, wilayah Jepang hanya terdiri dari 4 wilayah utama yaitu Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Hokkaido. Kepulauan Karilen dan Sakhalin diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Kepulauan Mariana, Karoline, dan Marshall diserahkan secara resmi kepada AS sebagai daerah perwalian dibawah PBB, padahal sebelumnya pulau-pulau tersebut diberikan kepada Jepang atas mandate Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I. Kepulauan Ryukyu dan Bonim juga berada di bawah kekuasaan AS.
            Sejak itulah Jepang dalam masa Pendudukan AS selama kurang ebih 6 tahun (1945-1951). Setelah surat pernyataan menyerah ditandatangani tanggal 2 September 1945, pasukan AS mendarat untuk menduduki Jepang. Dalam pelaksanaan pendudukan, AS mengangkat Douglas Mac Arthur sebagai SCAP (Supreme Commander for The Allied Powers atau Pimpinan tertinggi dari pasukan Sekutu). Tugas SCAP :
a.      Melikuidasi militerisme Jepang
b.     Mengadili pejabat perang kecuali Tenno
c.      Pembayaran rampasan perang kepada negara yg dirugikan
d.     Penghancuran industri perang dan pelucutan senjata Jepang
e.  Melaksanakan langkah-langkah pendemokrasian Jepang di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan
Banyak program yg dilakukan oleh AS, yg bertujuan agar Jepang lebih demokratis melalui pembaruan UUD baru yg memindahkan kedaulatan dari kaisar kepada rakyat. Berdasarkan konstitusi 1947, kaisar hanya sebagai lambang negara, lambang persatuan rakyat, dan tidak mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan. Pemerintah ada di tangan rakyat yg dijalankan oleh parlemen.
Sistem ekonomi zaibatsu dibubarkan dan diganti dengan sistem ekonomi rakyat. Dengan modal dan teknisi dari AS, perekonomian Jepang pada tahun 1950 sudah dapat dikatakan pulih. Jepang dapat memproduksi keperluannya seperti bahan maakanan, tekstil, dan barang-barang kebutuhannya sendiri. Faktor-faktor yg mempengaruhi keberhasilan perekonomian Jepang.
a.     Faktor Internal
1)     Prinsip adopt, adapt, dan invent (meniru, menyesuaikan, dan menciptakan)
2)     Semangat bushido, yakni bekerja keras, disiplin, dan penuh tanggung jawab
b.     Faktor Eksternal
1)     AS membina Jepang untuk menjadi negara industry maju dengan harapan agar dapat menjadi partner/mitra dalam menghadapi Uni Soviet dan RRC
2)     Ketergantungan Jepang atas bahan mentah dari luar
Jepang mulai menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia, khususnya dikawasan Asia dan Pasifik untuk mendapatkan tempat pemasaran hasil industri, mendapat bahan mentah, dan untuk menanamkan modal yg suplus. Begitu pula sebaliknya negara-negara di dunia secara politik ingin berhubungan dengan Jepang dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman agar dapat membangun perekonomian di negaranya. Jepang dengan kemajuan ekonominya memiliki pengaruh besar terhadap tatanan politik dan ekonomi negara lain di dunia. Jepang ingin mencari tempat pemasaran dari hasil produksi industrinya.

2.     Munculnya Organisasi Internasional sebagai Bentuk Ikatan Global dan  Regional
a.     Gerakan Nonblok (Nonaligned Movement)
1)     Latar Belakang
GNB berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Kata "Non-Blok" diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah:
·       Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan
·       Perjanjian non-agresi
·       Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
·       Kesetaraan dan keuntungan bersama
·       Menjaga perdamaian
Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri adalah Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Perdana Mentri Pandit Jawaharlal Nehru (India), Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).
Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama Blok lain, terutama Blok Timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara nonblok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979.

2)     Tujuan
·       Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional
·       Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh
·       Mengusahakn agar PBB berfungsi secara efektif
·       Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru
·       Mengusahakan kerjasama di segala bidang
·       Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok”.

3)     Pertemuan GNB
Pertemuan GNB berlangsung setiap tiga tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB di antaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan tiga tahun.
Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan.
Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme.
Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam even-even tersebut.
Pertemuan paling baru (ke-13) diadakan di Malaysia dari 20-25 Februari 2003. Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin.

4)     Prinsip dasar Non-Blok
Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung
                    
5)     Tempat dan tanggal KTT GNB
KTT I – Belgrade, 1 September 1961 – 6 September 1961
KTT II – Kairo, 5 Oktober 1964 – 10 Oktober 1964
KTT III – Lusaka, 8 September 1970 – 10 September 1970
KTT IV – Aljir, 5 September 1973 – 9 September 1973
KTT V – Kolombo, 16 Agustus 1976 – 19 Agustus 1976
KTT VI – Havana, 3 September 1979 – 9 September 1979
KTT VII – New Delhi, 7 Maret 1983 – 12 Maret 1983
KTT VIII – Harare, 1 September 1986 – 6 September 1986
KTT IX – Belgrade, 4 September 1989 – 7 September 1989
KTT X – Jakarta, 1 September 1992 – 7 September 1992
KTT XI – Cartagena de Indias, 18 Oktober 1995 – 20 Oktober 1995
KTT XII – Durban, 2 September 1998 – 3 September 1998
KTT XIII – Kuala Lumpur 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003
KTT XIV – Havana, 11 September 2006 – 16 September 2006

6)     Peran Serta Indonesia dalam GNB
·       Sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB
·       Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT I
·       Pernah menjadi ketua GNB (1992-1995), dipercaya menjadi tuan rumah KTT X dan peserta yang menghadiri 106 negara
·       Indonesia turut memecahkan masalah

b.     ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).
1)     Latar Belakang
·       Berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara antara Indonesia, Malaysia, Filipina
·       Persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah
·       Persamaan dalam bidang kebudayaan, bahasa, tata karma, pola kehidupan
·       Persamaan letak geografis yg strategis

2)     Prinsip Utama ASEAN
·       Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
·       Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
·       Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
·       Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
·       Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
·       Kerjasama efektif antara anggota

3)     Anggota ASEAN

Papua Nugini Filipina (negara pendiri)
Indonesia (negara pendiri)
Malaysia (negara pendiri)
Singapura (negara pendiri)
Thailand (negara pendiri)
Brunei Darussalam (7 Januari 1984)

Vietnam (28 Juli 1995)
Laos (23 Juli 1997)
Myanmar (23 Juli 1997)
Kamboja (16 Desember 1998)
Timor Leste


4)     Maksud dan Tujuan ASEAN
Termuat dalam Deklarasi Bangkok yaitu:
·       Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
·       Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
·       Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan administrasi
·       Memelihara kerjasama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada
·       Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

5)     Peran Serta Indonesia dalam ASEAN
·       Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
·       Sebagai penyelenggara KTT I DAN KTT XI
·       Sebagai tempat kedudukan secretariat tetap ASEAN yaitu Jakarta
·       Sebagai tempat salah satu proyek dari komite pangan, pertanian, kehutanan
·       Sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea ammonia dari komite industry perdangangan, energi
·       Mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan bebas, damai, netral yg ditandatangani tanggal 27 November 1971
·       Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM)
·       Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa dan negara
·       Turut serta menangani arus pengungsian

c.      OKI (Organisasi Kerja Sama Islam)
1)     Latar Belakang
Organisasi Kerja Sama Islam (dahulu Organisasi Konferensi Islam) (OKI) bahasa Arab: منظمة المؤتمر الإسلامي) adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011.

2)     Tujuan OKI
·       Memajukan solidaritas Islam diantara negara-negara anggota
·       Mengonsolidasilkan kerjasama antarnegara anggota dalam berbagai bidang
·       Menghapus pemisahan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme dalam segala bentuk
·       Mengambil langkah-langkah yg perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan
·       Berusaha mengoordinasikan usaha untuk melindungi tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina
·       Pemerteguh perjuangan kaum muslim dg maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan dan hak nasional mereka
·       Berusaha menciptakan keadaan yg memungkinkan untuk kemajuan kerjasama dan saling pengertian diantara negara anggota

3)     Prinsip OKI
·       Mengakui persamaan mutlak antarnegara anggota
·       Menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara
·        Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak ikut campur atas urusan dalam negeri negara lain
·       Penyelesaian setiap persengketaan yg mungkin timbul melalui cara-cara damai
·       Tidak akan menggunakan ancaman maupun kekerasan terhadap integrasi wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara

4)     Struktur Organisasi
a)     Badan-Badan Utama
·       Konferensi para raja/kepala negara/pemerintahan diadakan sekali dalam 3 tahun
·       Konferensi para menteri luar negeri diadakan sekali dalam 1 tahun
·       Sekretariat jenderal sebagai badan eksekutif terdiri dari seorang sekretariat jenderal dan 4 asisten, berkedudukan di Jedah
·       Mahkamah islam internasional
b)     Komite Khusus
·       Komite Alquds Yerusalem
·       Komite tetap keuangan
·       Komite eksosbud
c)     Badan-Badan Subsider
Bergerak dibidang eksosbud
d)     Lembaga-Lembaga dan Organisasi
Seperti The Islamic Development Bank, Islamic Internasional News Agency, Islamic Chambers of Commerse, dll.

5)     Peran Serta Indonesia dalam OKI
·       Ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina
·       Mendukung Bangladesh sebagai negara Islam

d. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)
1) Latar Belakang
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950 Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schuman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerja sama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian Pasaran Bersama Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community (ECSC) oleh enam negara, yaitu Prancis, Jerman Barat (Republik Federal Jerman-RFJ), Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six State.
Keberhasilan ECSC mendorong negara-negara The Six State membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina, pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak (Menlu Belgia) sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerja sama ke semua bidang ekonomi. Laporan Komite Spaak berisi dua rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa, yaitu:
 1. membentuk European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE);
 2. membentuk European Atomic Energy Community (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa.
            Rancangan Spaak itu disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Dengan demikian, terdapat tiga organisasi di Eropa, yaitu ECSC, EEC (MEE), dan Euratom (EAEC). Pada konferensi di Brussel tanggal 22 Januari 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung dalam MEE. Pada tahun 1981 Yunani masuk menjadi anggota MEE yang kemudian disusul Spanyol dan Portugal. Dengan demikian keanggotaan MEE sebanyak 12 negara.
MEE merupakan organisasi yang terpenting dari ketiga organisasi tersebut. Bukan saja karena meliputi sektor ekonomi, melainkan juga karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan bersama yang meliputi industri, keuangan, dan perekonomian.

 2) Tujuan Pembentukan Organisasi MEE
·       integrasi Eropa dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja
·       memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antarnegara anggota
·       menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional
·       meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE.
Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk Pasar Bersama Eropa (Comman Market), keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal.

3) Struktur Organisasi MEE
a) Majelis Umum (General Assembly) atau Dewan Eropa (European Parliament)
berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggung jawabannya.
b) Dewan Menteri (The Council)
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerja sama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama enam tahun.
c) Badan Pengurus Harian atau Komisi (Commision)
terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan empat tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Di samping itu komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum (General Assembly).
d) Mahkamah Peradilan (The Court of Justice)
sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antarnegara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Untuk melancarkan aktivitasnya, Masyarakat Ekonomi Eropa membentuk beberapa organisasi baru, yaitu:
 a) Parlemen Eropa (European Parliament)
 b) Sistem Moneter Eropa (European Monetary System)
 c) Unit Uang Eropa (European Currency Unit)
 d) Pasar Tunggal (Single Market)
Menurut perhitungan suara referendum Prancis yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 1992 tentang perjanjian Maastrich, menunjukkan bahwa 50,95% pemilih menyatakan setuju. Untuk mendirikan organisasi-organisasi tersebut pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastrich, Belanda diadakan pertemuan anggota MEE. Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut The Treaty on European Union (TEU) atau Perjanjian Penyatuan Eropa yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara/Pemerintah di Maastrich, Belanda. Referendum dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari 12 negara anggota Masyarakat Eropa, yakni Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Italia, Irlandia, Denmark, Portugal, Spanyol, dan Yunani.
3)     Peran Serta Indonesia dalam MEE
Mendukung kerjasama dengan MEE sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 3 Mei 1988. Isi kesepakatan tersebut tentang penanggulangan masalah-masalah harga komoditas, pengembangan SDM, dll
4)     Perubahan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menjadi Uni Eropa (UE) Melalui perjanjian
Maastrich, ke–12 negara anggota Masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme Kesatuan Eropa, dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993, setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, Masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit (ECU) atau (European Union – EU). Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan MEE harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Kenggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat:
 1. negara tersebut berada di kawasan Benua Eropa;
 2.negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa.
Pada tahun 2004 keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah Eropa Timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu disebabkan Turki belum melaksanakan perubahan (reformasi) politik dan ekonomi di dalam negerinya.

d.     APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik)
APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation didirikan pada tahun 1989.
1)     Latar Belakang
·       Munculnya berbagai kelompok kerjasama perdagangan regional seperti NAFTA
·       Adanya di bidang politik dan ekonomi yg terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur
·       Kekhawatiran terhadap gagalnya perundingan putaran Uruguay

2)     Asas APEC
·       Organisasi regional negara Asia-Pasifik yg berasaskan ekonomi
·       Bekerja untuk memakmurkan bersama anggota-anggotanya
·       Forum konsultasi
·       Kerjasama dalam berbagai bidang

3)     Tujuan APEC
·       Mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik
·       Usaha negara maju untuk membantu negara yg sedang berkembang
·       Meningkatkan perdagangan dan investasi antaranggota
·       Menjalankan kebijakn ekonomi yg sehat dengan tingkat inflasi yg rendah
·       Mengurangi/mengatasi perselisihan/sengketa ekonomi perdagangan
·       Memacu peranan pihak swasta untuk berperan dalm dunia usaha

4)     Anggota APEC
APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik.

Nama Anggota Tahun Diterima
 Australia                    1989
 Brunei Darussalam     1989
 Kanada                       1989
 Indonesia                    1989
 Jepang                        1989
 Korea Selatan             1989
 Malaysia                    1989
 Selandia Baru             1989
 Filipina                      1989
 Singapura                   1989
 Thailand                     1989
 Amerika Serikat         1989
 Republik Cina            1991
 Hong Kong                 1991
 RRC                           1991
 Meksiko                     1993
 Papua New Guinea     1993
 Chili                           1994
 Peru                            1998
 Russia                         1998
 Vietnam                      1998

5)     Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC
KTT APEC di Bangkok, Thailand. KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.
APEC menghasilkan "Deklarasi Bogor" pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.
Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu.
Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.
Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.
Nomor Tanggal                       Negara Kota                Pranala            Seragam foto
1          6–7 November 1989              Australia                     Canberra                    
2          29–31 Juli 1990                      Singapura                    Singapura                   
3          12–14 November 1991           Korea Selatan              Seoul                          
4          10–11 September 1992           Thailand                      Bangkok         
5          19–20 November 1993           Amerika Serikat          Seattle
6          15 November 1994                 Indonesia                     Bogor
7          19 November 1995                 Jepang                         Osaka
8          25 November 1996                Filipina                       Manila / Subic
9          24–25 November 1997           Kanada                        Vancouver                              
10        17–18 November 1998           Malaysia                     Kuala Lumpur 
11        12–13 September 1999           Selandia Baru              Auckland                    
12        15–16 November 2000           Brunei Brunei
13        20–21 Oktober 2001              Cina                             Shanghai
14        26–27 Oktober 2002               Meksiko                      Los Cabos      
15        20–21 Oktober 2003               Thailand                      Bangkok
16        20–21 November 2004           Chili                            Santiago
17        18–19 November 2005           Korea Selatan              Busan
18        18–19 November 2006           Vietnam                       Hanoi             
19        8–9 September 2007               Australia                     Sydney            
20        22-23 November 2008            Peru                             Lima               
21        14-15 November 2009            Singapura                    Singapura                               
22        November 2010                     Jepang                         Yokohama                              
23        November 2011                      Honolulu                    
24        November 2012                      Rusia                           Vladivostok                            
25        2013                                       Indonesia                     Bali

Selasa, 22 Mei 2012

Macam-Macam Barong

Bangkal
Bangkal
Bangkal
Blasblasan
Brutuk
Gajah
Ket
Ket
Ket
Asu
Ket
Ket

Landung
Landung
Landung
Macan
Macan
Rangda

Senin, 21 Mei 2012

Keberhasilan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Tatanan Politik dan Ekonomi Dunia

1.          Keberhasilan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Tatanan Politik dan Ekonomi Dunia
Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Menyerahnya Jeang tersebut menandai berakhirnya Perang Pasifik. Setelah Perang Pasifik, wilayah Jepang hanya terdiri dari 4 wilayah utama yaitu Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Hokkaido. Kepulauan Karilen dan Sakhalin diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Kepulauan Mariana, Karoline, dan Marshall diserahkan secara resmi kepada AS sebagai daerah perwalian dibawah PBB, padahal sebelumnya pulau-pulau tersebut diberikan kepada Jepang atas mandate Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I. Kepulauan Ryukyu dan Bonim juga berada di bawah kekuasaan AS.
            Sejak itulah Jepang dalam masa Pendudukan AS selama kurang ebih 6 tahun (1945-1951). Setelah surat pernyataan menyerah ditandatangani tanggal 2 September 1945, pasukan AS mendarat untuk menduduki Jepang. Dalam pelaksanaan pendudukan, AS mengangkat Douglas Mac Arthur sebagai SCAP (Supreme Commander for The Allied Powers atau Pimpinan tertinggi dari pasukan Sekutu). Tugas SCAP :
a.      Melikuidasi militerisme Jepang
b.     Mengadili pejabat perang kecuali Tenno
c.      Pembayaran rampasan perang kepada negara yg dirugikan
d.     Penghancuran industri perang dan pelucutan senjata Jepang
e.  Melaksanakan langkah-langkah pendemokrasian Jepang di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan
Banyak program yg dilakukan oleh AS, yg bertujuan agar Jepang lebih demokratis melalui pembaruan UUD baru yg memindahkan kedaulatan dari kaisar kepada rakyat. Berdasarkan konstitusi 1947, kaisar hanya sebagai lambang negara, lambang persatuan rakyat, dan tidak mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan. Pemerintah ada di tangan rakyat yg dijalankan oleh parlemen.
Sistem ekonomi zaibatsu dibubarkan dan diganti dengan sistem ekonomi rakyat. Dengan modal dan teknisi dari AS, perekonomian Jepang pada tahun 1950 sudah dapat dikatakan pulih. Jepang dapat memproduksi keperluannya seperti bahan maakanan, tekstil, dan barang-barang kebutuhannya sendiri. Faktor-faktor yg mempengaruhi keberhasilan perekonomian Jepang.
a.     Faktor Internal
1)     Prinsip adopt, adapt, dan invent (meniru, menyesuaikan, dan menciptakan)
2)     Semangat bushido, yakni bekerja keras, disiplin, dan penuh tanggung jawab
b.     Faktor Eksternal
1)     AS membina Jepang untuk menjadi negara industry maju dengan harapan agar dapat menjadi partner/mitra dalam menghadapi Uni Soviet dan RRC
2)     Ketergantungan Jepang atas bahan mentah dari luar
Jepang mulai menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia, khususnya dikawasan Asia dan Pasifik untuk mendapatkan tempat pemasaran hasil industri, mendapat bahan mentah, dan untuk menanamkan modal yg suplus. Begitu pula sebaliknya negara-negara di dunia secara politik ingin berhubungan dengan Jepang dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman agar dapat membangun perekonomian di negaranya. Jepang dengan kemajuan ekonominya memiliki pengaruh besar terhadap tatanan politik dan ekonomi negara lain di dunia. Jepang ingin mencari tempat pemasaran dari hasil produksi industrinya.

2.     Munculnya Organisasi Internasional sebagai Bentuk Ikatan Global dan  Regional
a.     Gerakan Nonblok (Nonaligned Movement)
1)     Latar Belakang
GNB berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Kata "Non-Blok" diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah:
·       Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan
·       Perjanjian non-agresi
·       Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
·       Kesetaraan dan keuntungan bersama
·       Menjaga perdamaian
Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri adalah Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Perdana Mentri Pandit Jawaharlal Nehru (India), Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).
Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama Blok lain, terutama Blok Timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara nonblok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979.

2)     Tujuan
·       Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional
·       Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh
·       Mengusahakn agar PBB berfungsi secara efektif
·       Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru
·       Mengusahakan kerjasama di segala bidang
·       Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok”.

3)     Pertemuan GNB
Pertemuan GNB berlangsung setiap tiga tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB di antaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan tiga tahun.
Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan.
Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme.
Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam even-even tersebut.
Pertemuan paling baru (ke-13) diadakan di Malaysia dari 20-25 Februari 2003. Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin.

4)     Prinsip dasar Non-Blok
Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung
                    
5)     Tempat dan tanggal KTT GNB
KTT I – Belgrade, 1 September 1961 – 6 September 1961
KTT II – Kairo, 5 Oktober 1964 – 10 Oktober 1964
KTT III – Lusaka, 8 September 1970 – 10 September 1970
KTT IV – Aljir, 5 September 1973 – 9 September 1973
KTT V – Kolombo, 16 Agustus 1976 – 19 Agustus 1976
KTT VI – Havana, 3 September 1979 – 9 September 1979
KTT VII – New Delhi, 7 Maret 1983 – 12 Maret 1983
KTT VIII – Harare, 1 September 1986 – 6 September 1986
KTT IX – Belgrade, 4 September 1989 – 7 September 1989
KTT X – Jakarta, 1 September 1992 – 7 September 1992
KTT XI – Cartagena de Indias, 18 Oktober 1995 – 20 Oktober 1995
KTT XII – Durban, 2 September 1998 – 3 September 1998
KTT XIII – Kuala Lumpur 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003
KTT XIV – Havana, 11 September 2006 – 16 September 2006

6)     Peran Serta Indonesia dalam GNB
·       Sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB
·       Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT I
·       Pernah menjadi ketua GNB (1992-1995), dipercaya menjadi tuan rumah KTT X dan peserta yang menghadiri 106 negara
·       Indonesia turut memecahkan masalah

b.     ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).
1)     Latar Belakang
·       Berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara antara Indonesia, Malaysia, Filipina
·       Persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah
·       Persamaan dalam bidang kebudayaan, bahasa, tata karma, pola kehidupan
·       Persamaan letak geografis yg strategis

2)     Prinsip Utama ASEAN
·       Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
·       Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
·       Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
·       Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
·       Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
·       Kerjasama efektif antara anggota

3)     Anggota ASEAN

Papua Nugini Filipina (negara pendiri)
Indonesia (negara pendiri)
Malaysia (negara pendiri)
Singapura (negara pendiri)
Thailand (negara pendiri)
Brunei Darussalam (7 Januari 1984)

Vietnam (28 Juli 1995)
Laos (23 Juli 1997)
Myanmar (23 Juli 1997)
Kamboja (16 Desember 1998)
Timor Leste


4)     Maksud dan Tujuan ASEAN
Termuat dalam Deklarasi Bangkok yaitu:
·       Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
·       Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
·       Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan administrasi
·       Memelihara kerjasama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada
·       Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

5)     Peran Serta Indonesia dalam ASEAN
·       Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
·       Sebagai penyelenggara KTT I DAN KTT XI
·       Sebagai tempat kedudukan secretariat tetap ASEAN yaitu Jakarta
·       Sebagai tempat salah satu proyek dari komite pangan, pertanian, kehutanan
·       Sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea ammonia dari komite industry perdangangan, energi
·       Mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan bebas, damai, netral yg ditandatangani tanggal 27 November 1971
·       Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM)
·       Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa dan negara
·       Turut serta menangani arus pengungsian

c.      OKI (Organisasi Kerja Sama Islam)
1)     Latar Belakang
Organisasi Kerja Sama Islam (dahulu Organisasi Konferensi Islam) (OKI) bahasa Arab: منظمة المؤتمر الإسلامي) adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011.

2)     Tujuan OKI
·       Memajukan solidaritas Islam diantara negara-negara anggota
·       Mengonsolidasilkan kerjasama antarnegara anggota dalam berbagai bidang
·       Menghapus pemisahan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme dalam segala bentuk
·       Mengambil langkah-langkah yg perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan
·       Berusaha mengoordinasikan usaha untuk melindungi tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina
·       Pemerteguh perjuangan kaum muslim dg maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan dan hak nasional mereka
·       Berusaha menciptakan keadaan yg memungkinkan untuk kemajuan kerjasama dan saling pengertian diantara negara anggota

3)     Prinsip OKI
·       Mengakui persamaan mutlak antarnegara anggota
·       Menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara
·        Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak ikut campur atas urusan dalam negeri negara lain
·       Penyelesaian setiap persengketaan yg mungkin timbul melalui cara-cara damai
·       Tidak akan menggunakan ancaman maupun kekerasan terhadap integrasi wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara

4)     Struktur Organisasi
a)     Badan-Badan Utama
·       Konferensi para raja/kepala negara/pemerintahan diadakan sekali dalam 3 tahun
·       Konferensi para menteri luar negeri diadakan sekali dalam 1 tahun
·       Sekretariat jenderal sebagai badan eksekutif terdiri dari seorang sekretariat jenderal dan 4 asisten, berkedudukan di Jedah
·       Mahkamah islam internasional
b)     Komite Khusus
·       Komite Alquds Yerusalem
·       Komite tetap keuangan
·       Komite eksosbud
c)     Badan-Badan Subsider
Bergerak dibidang eksosbud
d)     Lembaga-Lembaga dan Organisasi
Seperti The Islamic Development Bank, Islamic Internasional News Agency, Islamic Chambers of Commerse, dll.

5)     Peran Serta Indonesia dalam OKI
·       Ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina
·       Mendukung Bangladesh sebagai negara Islam

d. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)
1) Latar Belakang
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950 Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schuman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerja sama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian Pasaran Bersama Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community (ECSC) oleh enam negara, yaitu Prancis, Jerman Barat (Republik Federal Jerman-RFJ), Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six State.
Keberhasilan ECSC mendorong negara-negara The Six State membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina, pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak (Menlu Belgia) sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerja sama ke semua bidang ekonomi. Laporan Komite Spaak berisi dua rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa, yaitu:
 1. membentuk European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE);
 2. membentuk European Atomic Energy Community (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa.
            Rancangan Spaak itu disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Dengan demikian, terdapat tiga organisasi di Eropa, yaitu ECSC, EEC (MEE), dan Euratom (EAEC). Pada konferensi di Brussel tanggal 22 Januari 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung dalam MEE. Pada tahun 1981 Yunani masuk menjadi anggota MEE yang kemudian disusul Spanyol dan Portugal. Dengan demikian keanggotaan MEE sebanyak 12 negara.
MEE merupakan organisasi yang terpenting dari ketiga organisasi tersebut. Bukan saja karena meliputi sektor ekonomi, melainkan juga karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan bersama yang meliputi industri, keuangan, dan perekonomian.

 2) Tujuan Pembentukan Organisasi MEE
·       integrasi Eropa dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja
·       memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antarnegara anggota
·       menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional
·       meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE.
Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk Pasar Bersama Eropa (Comman Market), keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal.

3) Struktur Organisasi MEE
a) Majelis Umum (General Assembly) atau Dewan Eropa (European Parliament)
berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggung jawabannya.
b) Dewan Menteri (The Council)
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerja sama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama enam tahun.
c) Badan Pengurus Harian atau Komisi (Commision)
terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan empat tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Di samping itu komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum (General Assembly).
d) Mahkamah Peradilan (The Court of Justice)
sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antarnegara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Untuk melancarkan aktivitasnya, Masyarakat Ekonomi Eropa membentuk beberapa organisasi baru, yaitu:
 a) Parlemen Eropa (European Parliament)
 b) Sistem Moneter Eropa (European Monetary System)
 c) Unit Uang Eropa (European Currency Unit)
 d) Pasar Tunggal (Single Market)
Menurut perhitungan suara referendum Prancis yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 1992 tentang perjanjian Maastrich, menunjukkan bahwa 50,95% pemilih menyatakan setuju. Untuk mendirikan organisasi-organisasi tersebut pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastrich, Belanda diadakan pertemuan anggota MEE. Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut The Treaty on European Union (TEU) atau Perjanjian Penyatuan Eropa yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara/Pemerintah di Maastrich, Belanda. Referendum dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari 12 negara anggota Masyarakat Eropa, yakni Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Italia, Irlandia, Denmark, Portugal, Spanyol, dan Yunani.
3)     Peran Serta Indonesia dalam MEE
Mendukung kerjasama dengan MEE sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 3 Mei 1988. Isi kesepakatan tersebut tentang penanggulangan masalah-masalah harga komoditas, pengembangan SDM, dll
4)     Perubahan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menjadi Uni Eropa (UE) Melalui perjanjian
Maastrich, ke–12 negara anggota Masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme Kesatuan Eropa, dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993, setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, Masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit (ECU) atau (European Union – EU). Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan MEE harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Kenggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat:
 1. negara tersebut berada di kawasan Benua Eropa;
 2.negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa.
Pada tahun 2004 keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah Eropa Timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu disebabkan Turki belum melaksanakan perubahan (reformasi) politik dan ekonomi di dalam negerinya.

d.     APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik)
APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation didirikan pada tahun 1989.
1)     Latar Belakang
·       Munculnya berbagai kelompok kerjasama perdagangan regional seperti NAFTA
·       Adanya di bidang politik dan ekonomi yg terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur
·       Kekhawatiran terhadap gagalnya perundingan putaran Uruguay

2)     Asas APEC
·       Organisasi regional negara Asia-Pasifik yg berasaskan ekonomi
·       Bekerja untuk memakmurkan bersama anggota-anggotanya
·       Forum konsultasi
·       Kerjasama dalam berbagai bidang

3)     Tujuan APEC
·       Mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik
·       Usaha negara maju untuk membantu negara yg sedang berkembang
·       Meningkatkan perdagangan dan investasi antaranggota
·       Menjalankan kebijakn ekonomi yg sehat dengan tingkat inflasi yg rendah
·       Mengurangi/mengatasi perselisihan/sengketa ekonomi perdagangan
·       Memacu peranan pihak swasta untuk berperan dalm dunia usaha

4)     Anggota APEC
APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik.

Nama Anggota Tahun Diterima
 Australia                    1989
 Brunei Darussalam     1989
 Kanada                       1989
 Indonesia                    1989
 Jepang                        1989
 Korea Selatan             1989
 Malaysia                    1989
 Selandia Baru             1989
 Filipina                      1989
 Singapura                   1989
 Thailand                     1989
 Amerika Serikat         1989
 Republik Cina            1991
 Hong Kong                 1991
 RRC                           1991
 Meksiko                     1993
 Papua New Guinea     1993
 Chili                           1994
 Peru                            1998
 Russia                         1998
 Vietnam                      1998

5)     Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC
KTT APEC di Bangkok, Thailand. KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.
APEC menghasilkan "Deklarasi Bogor" pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.
Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu.
Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.
Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.
Nomor Tanggal                       Negara Kota                Pranala            Seragam foto
1          6–7 November 1989              Australia                     Canberra                    
2          29–31 Juli 1990                      Singapura                    Singapura                   
3          12–14 November 1991           Korea Selatan              Seoul                          
4          10–11 September 1992           Thailand                      Bangkok         
5          19–20 November 1993           Amerika Serikat          Seattle
6          15 November 1994                 Indonesia                     Bogor
7          19 November 1995                 Jepang                         Osaka
8          25 November 1996                Filipina                       Manila / Subic
9          24–25 November 1997           Kanada                        Vancouver                              
10        17–18 November 1998           Malaysia                     Kuala Lumpur 
11        12–13 September 1999           Selandia Baru              Auckland                    
12        15–16 November 2000           Brunei Brunei
13        20–21 Oktober 2001              Cina                             Shanghai
14        26–27 Oktober 2002               Meksiko                      Los Cabos      
15        20–21 Oktober 2003               Thailand                      Bangkok
16        20–21 November 2004           Chili                            Santiago
17        18–19 November 2005           Korea Selatan              Busan
18        18–19 November 2006           Vietnam                       Hanoi             
19        8–9 September 2007               Australia                     Sydney            
20        22-23 November 2008            Peru                             Lima               
21        14-15 November 2009            Singapura                    Singapura                               
22        November 2010                     Jepang                         Yokohama                              
23        November 2011                      Honolulu                    
24        November 2012                      Rusia                           Vladivostok                            
25        2013                                       Indonesia                     Bali