SENSUS PENDUDUK 2010

Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 231 Juta Orang 

JAKARTA. Sensus Penduduk baru berlangsung pada awal Mei tahun depan. Tapi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 231 juta orang, atau naik 29 juta orang ketimbang hasil pendataan Sensus Penduduk 2000 lalu yang tercatat sebanyak 202 juta orang.

Pemicu lonjakan cukup besar tersebut adalah kurang optimalnya Program Keluarga Berencana (KB) dalam lima tahun terakhir. "Jika KB tidak digenjot lagi, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mendatang akan lebih dari 263 juta orang," kata Deputi Statistik Sosial BPS, Afrizal Achnaf, Rabu (19/8).

Sensus Penduduk 2010, Afrizal bilang, tidak sekadar untuk mengetahui jumlah penduduk. Tapi juga angka kelahiran. Pada sensus sebelumnya, rasio tingkat kelahiran atawa total fertility rate (TFR) sebesar 2,6%. TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya, yakni antara 15-49 tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hasil pendataan Sensus Penduduk 2010 akan menjadi sumber data, antara lain untuk pembuatan nomor induk kependudukan (NIK) dan data pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum 2014. "Juga untuk kegiatan program-program sosial," ujar dia.

Pemerintah menyiapkan dana cukup besar, yakni Rp 3,3 triliun untuk menggelar sensus penduduk ini. "Kami juga bekerjasama dengan lembaga internasional seperti United Nations Fund For Population Activities (UNFPA)," kata Afrizal.

Sebagian besar anggaran dipakai untuk membayar upah dan biaya pelatihan petugas sensus yang mencapai 700.000 orang. BPS membutuhkan petugas lapangan yang banyak sekaligus terdidik untuk mendapatkan data yang valid. Setiap petugas lapangan akan mencacah sekitar 100 hingga 200 rumah tangga. Para petugas itu akan bekerja melakukan sensus di lapangan selama satu bulan penuh, mulai 1 Mei sampai 31 Mei 2010.

Sensus penduduk pertama kali dilaksanakan di masa Pemerintah Hindia Belanda, yakni pada 1930 silam.

2014, Penduduk Indonesia Capai 244,8 Juta

Yogyakarta, CyberNews. Pada tahun 2008 lalu, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 227 juta jiwa, sementara itu laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,27% per tahun untuk periode 2005-2010. Kondisi ini mendudukkan Indonesia pada peringkat ke-4 dari 11 negara berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa di tahun 2009.

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang kurang lebih mencapai 3-4 juta per tahun, diproyeksikan pada 2010 mendatang penduduk Indonesia akan mencapai 233,5 juta dan pada 2014 akan mencapai 244,8 juta jiwa.

Begitu pesatnya pertumbuhan penduduk menjadi persoalan yang mendesak dituntaskan oleh pemerintah, terkait dengan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mengendalikan laju pertumbuhan. Demikian dikemukakan Ir Ambar Rahayu Direktur Pemandu Kebijakan Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di gedung Masri Singarimbun Magister Studi Kebijakan (MSK) UGM.

Dalam seminar ''Menatap Masa Depan Keluarga Indonesia'' itu dikatakan, untuk mengendalikan kuantitas penduduk yang demikian besar, BKKBN mentargetkan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk nasional menjadi sekitar 1,1% per tahun.

Selain itu, juga menurunkan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 per perempuan usia reproduksi dan Net Reproduction Rate (NRR) sama dengan 1. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemakaian kontrasepsi.

Di samping itu, juga dengan meningkatkan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, serta efektif menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dan memantapkan kembali pelembagaan paradigma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

''Keluarga yang sejahtera dan tertata merupakan investasi bagi masa depan bangsa dan negara. Program KB merupakan salah satu komponen yang berperan secara signifikan untuk mewujudkan hal ini,'' jelasnya.

Sementara itu, Tri Kirana Muslidatun SPsi istri Wakil Walikota Yogyakarta, yang juga penggiat program KB menyampaikan keikutsertaan laki-laki dalam program KB di kota Yogyakarta masih rendah. Padahal, program KB tidak hanya menjadi tanggung jawab wanita, tetapi juga laki-laki.

Untuk itu, masih dibutuhkan upaya-upaya guna meningkatkan partisipasi laki-laki untuk menjadi akseptor KB. ''Keberhasilan program KB merupakan tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga serta mewujudkan keluarga yang berkualitas,'' katanya.

Kualitas dan Kuantitas Penduduk

Laporan: Dwidjo

[Swadaya Mandiri]

MDGs Millenium Development Goals) yaitu forum kesepakatan global dari 178 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada tahun 2000 di New York, Amerika Serikat, memberikan arahan dalam pembangunan yakni menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat.

Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua orang, gender dan pemberdayaan perempuan. Mempromosikan kesetaraan. Menurunkan tingkat kematian bayi dan anak. Meningkatkan kesejahteraan maternal.

Melawan HIV/AIDS dan penyakit kronis lainnya (Malaria, TBC). Menjamin keberlangsungan lingkungan. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan.

Diantara komitmen kita adalah tahun 2015 penduduk miskin harus dapat ditekan menjadi setengahnya dari 36 juta jiwa, IMR harus sudah dapat ditekanmenjadi setengahnya dari 36 juta jiwa, IMR harus sudah sekitar 17-22.

Saat ini penduduk INdonesia berjumlah 220 juta jiwa pertumbuhannya sekitar 1,4 % per tahun, dan distribusi yang tidak merata serta usia penduduk tergolong dalam usia muda. JIka setiap tahun terdapat tambahan 3 juta jiwa atau sebesar penduduk Singapura, berrati selama tahun 2000-2005 terdapat penambahan penduduk sekitar 15 juta jiwa berarti lebih dari setengah penduduk Malaysia.

Agak sulit untuk melakukan proyeksi atau perkiraan jangka panjang termasuk penduduk. Hal ini diakibatkan makincepatnya kemajuan tehnologi, makin cepatnya terjadi berbagai perubahan politik, sosial, ekonomi yang mempengaruhi asumsi dasar untuk melakukan perkiraan.

Jatuhnya tembok Berlin merubah hal ihwal kependudukan di Jerman. Reformasi di Rusia, merubah tatanan pemerintahan dan geografis USSR, perang Afghanistan, Irak juga merubah tatanan sosial di kawasan tersebut.

Demikian juga lepasnya Timur-Timor bagi Indonesia, disamping tuntutan otonomi daerah dengan munculnya propinsi-propinsi baru mempengaruhi komposisi penduduk lokal.

Jika dunia saat ini jumlah penduduknya sekitar 6,5 milyar jiwa, maka 80% nya tinggal di NSB (Negara Sedang Berkembang) termasuk Indonesia. Indonesia sendiri saat ini berpenduduk 210 juta jiwa. Penduduk dunia tahun 2025 akan sebesar 8,19 milyar jiwa dan tahun 2050 mencapai 9,3 milyar jiwa.

Tekaanan akan terjadi di negara sedang berkembanga, karena besarnya dependency ratio, besarnya pengangguran dan kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan dan exploitasi berlebihan pada tanah pertanian dan kehutanan.

Indonesia sendiri penduduknya akan bertambah dengan jumlah menjadi sekitar 232 juta jiwa tahun 2010, 254 juta jiwa tahun 2020, tahun 2040 dan tahun 2050 masing-masing mencapai 253 juta jiwa dan 247 juta jiwa. (IPADI) Kependudukan KB dan Pembangunan Berkelanjutan Maret 2002, diterbitkan BKKBN serta BPS: Proyeksi Penduduk Indonesia Angka Sementara).

Dari gamabaran kualitas penduduk dengan ukuran Human DEvelopment Index Indonesia masih dibawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.

DEmikian pula dalam urutan negara terbersih (tidak korup) didunia, ternyata Indonesia berada papan bawah, artinya korupsinya tinggi. Bahkan menurut Transparansi Indonesia beberapa bulan lkalu tingkat korupsi di negara Asia, Indonesia mencapai rangking pertama.

Jika kita gambarkan dalam piramida penduduk, Indonesiapun mengalami transisi demografi yang relatif cepat. Hal ini di ilustrasikan dalam pola bentuk piramida yang berubah dalam kurun waktu relatif pendek seperti halnya Candi Borobudur mengarah bentuk Candi Prambanan.

Atas dasar dari piramida mengalami penurunan yang berarti sedangkan bagian atas piramida membesar. Hal ini menunjukkan pergeseran Penduduk Muda ke penduduk Tua dengan konsekuensi makin menurunnya beban anak karena TFR turun dari 2,5 menjadi 2,0 pada 2120 dan makin meningkatnya lansia, yaitu penduduk umur 60 tahun keatas yang saat ini berjumlah sekitar 15 juta jiwa menjadi sekitar 19 juta jiwa tahun 2010 dan di tahun 2020 menjadi sekitar 27 juta jiwa, suatu jumlah absolut yang besar. (djo)

Pertumbuhan Penduduk

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja menjadi pelaku pembangunan tetapi juga menjadi sasaran atau tujuan dari pembangunan. Oleh sebab itu guna menunjang keberhasilan pembangunan perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Pembangunan Kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matra kependudukannya. 

 Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap yang menggambarkan karakteristik penduduk sampai dengan tingkat mikro akan sangat berguna untuk merumuskan kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB 

 Sejak pelaksanaan Sensus Penduduk pertama kali tahun 1971 hingga Sensus Penduduk terkahir tahun 2000, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat terus meningkat. Faktor-faktor demografi seperti kelahiran, kematian dan migrasi dalam kurun waktu tersebut sangat menentukan perkembangan jumlah penduduk. Hasil Sensus Penduduk 1971 jumlah penduduk NTB mencapai 2.203 ribu jiwa dan pada Sensus Penduduk 2000 tercatat 3.831 ribu jiwa. Secara absolut dalam tiga dasawarsa pertambahan penduduk Nusa Tenggara Barat cukup besar, namun sebaliknya dalam waktu yang sama laju pertumbuhan penduduk menunjukkan penurunan. 

 Dalam periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 2,15 persen, ini berarti menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,22 persen dibandingkan periode 1971-1980 yang besarnya 2,37 persen. Indikasi penurunan laju pertumbuhan penduduk berlanjut pada periode 1990-2000 yang besarnya menjadi 1,34 persen. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini salah satunya disebabkan faktor migrasi keluar dari Nusa Tenggara Barat relatif cukup besar, khususnya tenaga kerja ke luar negeri dan yang melanjutkan sekolah ke Provinsi lain. 

 Selain itu, tidak menutup keberhasilan pembangunan di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dimana pemerintah telah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan Keluarga Berencana, yang dimulai pada pertengahan dekade tujuh puluhan, dan baru memperlihatkan dampak nyata dalam dekade sembilan puluhan dengan turunnya tingkat kelahiran dan kematian sehingga laju pertumbuhan penduduk pun menjadi turun.

Pada periode 1990 - 2000 variasi angka laju pertumbuhan terlihat dengan rentang 0,98 - 2,32. Angka rentang terbawah adalah Kabupaten Lombok Tengah dan tertinggi di Kabupaten Dompu yang mencapai 2,32 persen per tahun. Tingginya angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dompu tersebut dapat dipahami dan mengandung kewajaran karena selain pertumbuhan penduduk alami, Kabupaten Dompu menjadi daerah penerima transmigrasi. 

 Selain bersumber dari Sensus Penduduk, data kependudukan dapat diperoleh dari survei lain yang dilaksanakan oleh BPS seperti Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) atau Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Melalui Susenas, secara rutin penduduk NTB bisa diketahui. Pada tahun 2004 jumlah penduduk NTB berdasarkan Susenas, mencapai 4.076.040 orang dan terus bertambah menjadi 4.257.306 orang pada tahun 2006.

 Membandingan jumlah penduduk dan pertumbuhannya antar kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2004 – 2006 dapat diketahui bahwa Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 1.027.805 orang tahun 2004 dan bertambah menjadi 1.053.347 orang tahun 2006. Sedangkan Kota Bima yang merupakan wilayah pemekaran (pecahan dari Kabupaten Bima) memiliki penduduk paling sedikit yaitu sekitar 118.164 orang tahun 2004 dan tahun 2006 jumlah penduduknya bertambah menjadi 126.035 orang, masih lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Sumbawa yaitu sebanyak 95.837 orang.