Pemicu lonjakan cukup besar
tersebut adalah kurang optimalnya Program Keluarga Berencana (KB) dalam lima tahun terakhir.
"Jika KB tidak digenjot lagi, jumlah penduduk Indonesia pada 2025
mendatang akan lebih dari 263 juta orang," kata Deputi Statistik Sosial
BPS, Afrizal Achnaf, Rabu (19/8).
Sensus Penduduk 2010, Afrizal
bilang, tidak sekadar untuk mengetahui jumlah penduduk. Tapi juga angka
kelahiran. Pada sensus sebelumnya, rasio tingkat kelahiran atawa total
fertility rate (TFR) sebesar 2,6%. TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan
seorang wanita selama masa usia suburnya, yakni antara 15-49 tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan, hasil pendataan Sensus Penduduk 2010 akan menjadi sumber
data, antara lain untuk pembuatan nomor induk kependudukan (NIK) dan data
pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum 2014. "Juga untuk kegiatan
program-program sosial," ujar dia.
Pemerintah menyiapkan dana cukup
besar, yakni Rp 3,3 triliun untuk menggelar sensus penduduk ini. "Kami
juga bekerjasama dengan lembaga internasional seperti United Nations Fund For
Population Activities (UNFPA)," kata Afrizal.
Sebagian besar anggaran dipakai
untuk membayar upah dan biaya pelatihan petugas sensus yang mencapai 700.000
orang. BPS membutuhkan petugas lapangan yang banyak sekaligus terdidik untuk
mendapatkan data yang valid. Setiap petugas lapangan akan mencacah sekitar 100
hingga 200 rumah tangga. Para petugas itu akan
bekerja melakukan sensus di lapangan selama satu bulan penuh, mulai 1 Mei
sampai 31 Mei 2010.
Sensus penduduk pertama kali
dilaksanakan di masa Pemerintah Hindia Belanda, yakni pada 1930 silam.
2014, Penduduk Indonesia
Capai 244,8 Juta
Dengan laju pertumbuhan penduduk
yang kurang lebih mencapai 3-4 juta per tahun, diproyeksikan pada 2010
mendatang penduduk Indonesia akan mencapai 233,5 juta dan pada 2014 akan
mencapai 244,8 juta jiwa.
Begitu pesatnya pertumbuhan
penduduk menjadi persoalan yang mendesak dituntaskan oleh pemerintah, terkait
dengan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mengendalikan laju pertumbuhan.
Demikian dikemukakan Ir Ambar Rahayu Direktur Pemandu Kebijakan Program Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di gedung Masri Singarimbun
Magister Studi Kebijakan (MSK) UGM.
Dalam seminar ''Menatap Masa
Depan Keluarga Indonesia ''
itu dikatakan, untuk mengendalikan kuantitas penduduk yang demikian besar,
BKKBN mentargetkan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk nasional menjadi
sekitar 1,1% per tahun.
Selain itu, juga menurunkan
Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 per perempuan usia reproduksi dan Net
Reproduction Rate (NRR) sama dengan 1. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk,
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemakaian
kontrasepsi.
Di samping itu, juga dengan
meningkatkan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang
terjangkau, bermutu, serta efektif menuju terbentuknya keluarga kecil
berkualitas dan memantapkan kembali pelembagaan paradigma keluarga kecil
bahagia dan sejahtera.
''Keluarga yang sejahtera dan
tertata merupakan investasi bagi masa depan bangsa dan negara. Program KB
merupakan salah satu komponen yang berperan secara signifikan untuk mewujudkan
hal ini,'' jelasnya.
Sementara itu, Tri Kirana
Muslidatun SPsi istri Wakil Walikota Yogyakarta, yang juga penggiat program KB
menyampaikan keikutsertaan laki-laki dalam program KB di kota
Yogyakarta masih rendah. Padahal, program KB
tidak hanya menjadi tanggung jawab wanita, tetapi juga laki-laki.
Untuk itu, masih dibutuhkan
upaya-upaya guna meningkatkan partisipasi laki-laki untuk menjadi akseptor KB.
''Keberhasilan program KB merupakan tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan
dan kebahagiaan keluarga serta mewujudkan keluarga yang berkualitas,'' katanya.
Kualitas dan Kuantitas Penduduk
Laporan: Dwidjo
[Swadaya Mandiri]
MDGs Millenium Development
Goals) yaitu forum kesepakatan global dari 178 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
pada tahun 2000 di New York, Amerika Serikat, memberikan arahan dalam
pembangunan yakni menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat.
Mewujudkan pendidikan dasar bagi
semua orang, gender dan pemberdayaan perempuan. Mempromosikan kesetaraan.
Menurunkan tingkat kematian bayi dan anak. Meningkatkan kesejahteraan maternal.
Melawan HIV/AIDS dan penyakit
kronis lainnya (Malaria, TBC). Menjamin keberlangsungan lingkungan.
Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan.
Diantara komitmen kita adalah
tahun 2015 penduduk miskin harus dapat ditekan menjadi setengahnya dari 36 juta
jiwa, IMR harus sudah dapat ditekanmenjadi setengahnya dari 36 juta jiwa, IMR
harus sudah sekitar 17-22.
Saat ini penduduk INdonesia
berjumlah 220 juta jiwa pertumbuhannya sekitar 1,4 % per tahun, dan distribusi
yang tidak merata serta usia penduduk tergolong dalam usia muda. JIka setiap
tahun terdapat tambahan 3 juta jiwa atau sebesar penduduk Singapura, berrati
selama tahun 2000-2005 terdapat penambahan penduduk sekitar 15 juta jiwa berarti
lebih dari setengah penduduk Malaysia.
Agak sulit untuk melakukan
proyeksi atau perkiraan jangka panjang termasuk penduduk. Hal ini diakibatkan
makincepatnya kemajuan tehnologi, makin cepatnya terjadi berbagai perubahan
politik, sosial, ekonomi yang mempengaruhi asumsi dasar untuk melakukan
perkiraan.
Jatuhnya tembok Berlin merubah hal ihwal
kependudukan di Jerman. Reformasi di Rusia, merubah tatanan pemerintahan dan
geografis USSR , perang Afghanistan ,
Irak juga merubah tatanan sosial di kawasan tersebut.
Demikian juga lepasnya
Timur-Timor bagi Indonesia ,
disamping tuntutan otonomi daerah dengan munculnya propinsi-propinsi baru
mempengaruhi komposisi penduduk lokal.
Jika dunia saat ini jumlah
penduduknya sekitar 6,5 milyar jiwa, maka 80% nya tinggal di NSB (Negara Sedang
Berkembang) termasuk Indonesia. Indonesia
sendiri saat ini berpenduduk 210 juta jiwa. Penduduk dunia tahun 2025 akan
sebesar 8,19 milyar jiwa dan tahun 2050 mencapai 9,3 milyar jiwa.
Tekaanan akan terjadi di negara
sedang berkembanga, karena besarnya dependency ratio, besarnya pengangguran dan
kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan dan exploitasi berlebihan pada tanah
pertanian dan kehutanan.
Indonesia sendiri penduduknya
akan bertambah dengan jumlah menjadi sekitar 232 juta jiwa tahun 2010, 254 juta
jiwa tahun 2020, tahun 2040 dan tahun 2050 masing-masing mencapai 253 juta jiwa
dan 247 juta jiwa. (IPADI) Kependudukan KB dan Pembangunan Berkelanjutan Maret
2002, diterbitkan BKKBN serta BPS: Proyeksi Penduduk Indonesia Angka Sementara).
Dari gamabaran kualitas penduduk
dengan ukuran Human DEvelopment Index Indonesia
masih dibawah negara-negara seperti Singapura , Malaysia , Thailand dan Philipina.
DEmikian pula dalam urutan
negara terbersih (tidak korup) didunia, ternyata Indonesia berada papan bawah,
artinya korupsinya tinggi. Bahkan menurut Transparansi Indonesia beberapa bulan lkalu tingkat korupsi
di negara Asia, Indonesia
mencapai rangking pertama.
Jika kita gambarkan dalam
piramida penduduk, Indonesiapun mengalami transisi demografi yang relatif
cepat. Hal ini di ilustrasikan dalam pola bentuk piramida yang berubah dalam
kurun waktu relatif pendek seperti halnya Candi Borobudur
mengarah bentuk Candi Prambanan.
Atas dasar dari piramida
mengalami penurunan yang berarti sedangkan bagian atas piramida membesar. Hal
ini menunjukkan pergeseran Penduduk Muda ke penduduk Tua dengan konsekuensi
makin menurunnya beban anak karena TFR turun dari 2,5 menjadi 2,0 pada 2120 dan
makin meningkatnya lansia, yaitu penduduk umur 60 tahun keatas yang saat ini
berjumlah sekitar 15 juta jiwa menjadi sekitar 19 juta jiwa tahun 2010 dan di
tahun 2020 menjadi sekitar 27 juta jiwa, suatu jumlah absolut yang besar. (djo)
Pertumbuhan Penduduk
Dalam pelaksanaan pembangunan,
penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja
menjadi pelaku pembangunan tetapi juga menjadi sasaran atau tujuan dari
pembangunan. Oleh sebab itu guna menunjang keberhasilan pembangunan
perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau
karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Pembangunan Kependudukan
diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk
dan pengarahan mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar
menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional serta dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk dan mengangkat harkat dan
martabat manusia dalam segala matra kependudukannya.
Ketersediaan data dan informasi kependudukan
yang akurat, lengkap yang menggambarkan karakteristik penduduk sampai dengan
tingkat mikro akan sangat berguna untuk merumuskan kebijakan kependudukan bagi
peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan
mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung
lingkungan.
Pertumbuhan Penduduk Provinsi
NTB
Sejak pelaksanaan Sensus Penduduk pertama kali
tahun 1971 hingga Sensus Penduduk terkahir tahun 2000, jumlah penduduk Nusa
Tenggara Barat terus meningkat. Faktor-faktor demografi seperti kelahiran, kematian
dan migrasi dalam kurun waktu tersebut sangat menentukan perkembangan jumlah
penduduk. Hasil Sensus Penduduk 1971 jumlah penduduk NTB mencapai 2.203 ribu
jiwa dan pada Sensus Penduduk 2000 tercatat 3.831 ribu jiwa. Secara absolut
dalam tiga dasawarsa pertambahan penduduk Nusa Tenggara Barat cukup besar,
namun sebaliknya dalam waktu yang sama laju pertumbuhan penduduk menunjukkan
penurunan.
Dalam periode 1980-1990 laju pertumbuhan
penduduk per tahun mencapai 2,15 persen, ini berarti menunjukkan adanya
penurunan sebesar 0,22 persen dibandingkan periode 1971-1980 yang besarnya 2,37
persen. Indikasi penurunan laju pertumbuhan penduduk berlanjut pada periode
1990-2000 yang besarnya menjadi 1,34 persen. Penurunan laju pertumbuhan
penduduk ini salah satunya disebabkan faktor migrasi keluar dari Nusa Tenggara
Barat relatif cukup besar, khususnya tenaga kerja ke luar negeri dan yang
melanjutkan sekolah ke Provinsi lain.
Selain itu, tidak menutup keberhasilan
pembangunan di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dimana pemerintah telah
melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan Keluarga
Berencana, yang dimulai pada pertengahan dekade tujuh puluhan, dan baru
memperlihatkan dampak nyata dalam dekade sembilan puluhan dengan turunnya tingkat
kelahiran dan kematian sehingga laju pertumbuhan penduduk pun menjadi turun.
Pada periode 1990 - 2000 variasi
angka laju pertumbuhan terlihat dengan rentang 0,98 - 2,32. Angka rentang
terbawah adalah Kabupaten Lombok Tengah dan tertinggi di Kabupaten Dompu yang
mencapai 2,32 persen per tahun. Tingginya angka laju pertumbuhan penduduk di
Kabupaten Dompu tersebut dapat dipahami dan mengandung kewajaran karena selain
pertumbuhan penduduk alami, Kabupaten Dompu menjadi daerah penerima
transmigrasi.
Selain bersumber dari Sensus Penduduk, data
kependudukan dapat diperoleh dari survei lain yang dilaksanakan oleh BPS
seperti Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) atau Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas). Melalui Susenas, secara rutin penduduk NTB bisa diketahui.
Pada tahun 2004 jumlah penduduk NTB berdasarkan Susenas, mencapai 4.076.040
orang dan terus bertambah menjadi 4.257.306 orang pada tahun 2006.
Membandingan jumlah penduduk dan
pertumbuhannya antar kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2004 – 2006 dapat
diketahui bahwa Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang paling banyak
penduduknya yaitu sebanyak 1.027.805 orang tahun 2004 dan bertambah menjadi
1.053.347 orang tahun 2006. Sedangkan Kota Bima yang merupakan wilayah
pemekaran (pecahan dari Kabupaten Bima) memiliki penduduk paling sedikit yaitu
sekitar 118.164 orang tahun 2004 dan tahun 2006 jumlah penduduknya bertambah
menjadi 126.035 orang, masih lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa
Barat yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Sumbawa yaitu sebanyak
95.837 orang.